Setiap hari menghadirkan babak baru dalam jalan berliku perundingan antara Presiden AS Donald Trump dan Iran. Begitu kesepakatan atas satu poin tercapai, menurut David Hearst (Pemimpin Redaksi Middle East Eye), Trump menelepon mitra ‘kriminalnya’, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, lalu menarik diri dari kesepakatan itu atau menambahkan syarat baru. Syarat terbaru: Pakistan dan seluruh dunia Arab harus menandatangani Perjanjian Abraham dan mengakui Israel sebelum Trump meneken kesepakatan dengan Iran.
Namun, kata Hearst, sekalipun manuver ini gagal dan Trump menyerang Iran untuk ketiga kalinya, sudah terang bahwa AS kembali kalah perang di Timur Tengah, yang keenam dalam 25 tahun. Iran dinilainya memegang semua kartu, terutama Selat Hormuz, juga efek penggentar yang dibangun drone dan rudalnya atas tetangga-tetangga di Teluk. Masih ada kartu yang belum dimainkan, seperti penutupan Selat Bab el-Mandeb di mulut Laut Merah. Trump, dalam penilaiannya, tak punya kartu tersisa.
Rentetan kegagalan militer di seperempat pertama abad ini, ketika untuk sebagian besarnya AS memegang monopoli atas penggunaan kekuatan, disebut Hearst sebagai sebuah “pencapaian” tersendiri. Dengan menyerang Iran, Trump tak sekadar mengulang kesalahan para pendahulunya di Afghanistan, Irak, Yaman, Libya, dan Suriah, melainkan menambahkan kesalahan baru buatannya sendiri.
Hearst menarik garis perbandingan dengan masa lalu. Jika mantan Presiden George W. Bush menyerbu Irak atas dasar intelijen palsu bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal, Trump pun menyerang Iran atas intelijen palsu. Bedanya, dokumen meragukan milik Bush datang dari dinas intelijennya sendiri, sedangkan intelijen palsu Trump (menurut Hearst) diramu oleh Mossad dan ditelan bulat-bulat oleh sang panglima tertinggi AS, bertentangan dengan nasihat terbaik komunitas intelijennya sendiri. Netanyahu dan Direktur Mossad David Barnea, kata Hearst, meyakinkan Trump bahwa rezim di Teheran begitu lemah setelah pemberontakan Januari sehingga akan bertahan paling lama beberapa hari setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi. Tak ada yang berargumen lebih keras dari Netanyahu bahwa yang dibutuhkan tinggal satu dorongan terakhir. Dan tak ada pihak yang lebih merugi darinya kini, saat perang hampir berakhir. Karena itulah, kata Hearst, Netanyahu berusaha sekuat tenaga mencegah Trump menandatangani nota kesepahaman dengan Iran. Hari perhitungan bagi keduanya, ia yakini, pasti datang begitu perang berhenti.
Keduanya, dalam pandangan Hearst, bukan sekadar pihak yang sulit menerima kekalahan. Ancaman Iran terhadap rencana kawasan AS dan Israel dinilainya nyata. Sudah menjadi kebijakan tiga pemerintahan AS (periode pertama Trump, Joe Biden, dan periode kedua Trump) untuk membuat negara-negara Arab Sunni menormalkan hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina. Tatanan baru yang diusulkan itu disebut dengan beragam nama: aliansi Sunni-Israel, NATO Arab, Perjanjian Abraham. Bentuknya sama. Ia bukan kemitraan setara, melainkan menempatkan Israel sebagai hegemon kawasan yang baru, simpul yang dilewati arus senjata, teknologi tinggi, data, dan perdagangan dari timur ke barat.
Ada para penyerta seperti Maroko dan Bahrain dalam tatanan kawasan baru ini. Namun, kata Hearst, Israel hanya pernah punya satu mitra Arab sejati, yaitu Presiden UEA Mohammed bin Zayed. Hanya ia yang melihat manfaat dari dua “Sparta kecil” yang membentuk imperium menguntungkan berupa pangkalan udara dan pelabuhan yang tersebar di Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Merah. Penyerahan total Iran, menurut Hearst, akan berujung pada salah satu dari tiga hal, atau ketiganya sekaligus: penempatan figur seperti Reza Pahlavi (putra Shah) yang diterjunkan ke Teheran, perang saudara, atau pecahnya Iran. Israel, katanya, tak peduli bagaimana caranya; pemecahan dan pelemahan permanen negara-negara tetangga sudah menjadi kebijakan yang mapan, sebagaimana terjadi pada Irak dan yang tengah diupayakan di Suriah hari ini. Kalangan Zionis religius ingin memaksakan apa yang mereka sebut tanah Israel alkitabiah ke atas peta Timur Tengah modern, sementara kalangan Israel sekuler menganggap satu-satunya cara hidup di kawasan ini adalah dengan mendominasinya. Keduanya, kata Hearst, bermuara pada hal yang sama: Israel dalam keadaan perang yang permanen.
Iran yang hancur, lanjutnya, akan menjadi penobatan Trump sebagai raja tatanan baru Timur Tengah, sekaligus pengukuhan ‘hegemon’ kawasan, Netanyahu. Hanya Trump yang dianggap mampu membunuh “monster” yang selama 47 tahun terus menentang kehendak Washington untuk meremukkannya. Beruntung, kata Hearst, fantasi itu kini hanya ada di kepala Trump. Bertahannya Republik Islam telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Cukup lihat siapa yang kini memimpin perundingan: Pakistan dan Qatar.
Sejak awal konflik Israel-Palestina, kata Hearst, Pakistan berada di pinggiran kawasan. Ia menunjukkan simpati, sebagaimana Indonesia dan Malaysia, tetapi sebatas itu. Titik balik datang di puncak perang Iran, ketika kekuatan-kekuatan Arab utama (Arab Saudi, Qatar, Kuwait) mendapati bahwa payung militer AS yang selama ini mereka bayar mahal ternyata tak akan melindungi mereka. Mereka pun berpaling ke pemain luar yang punya tentara besar dan kekuatan udara mapan: Turki dan Pakistan. Tiba-tiba, panglima militer Pakistan, Field Marshal Asim Munir, muncul sebagai pemain utama. Pakistan, kata Hearst, terlalu mudah dianggap remeh di masa lalu sebagai negara terbelit utang, rawan bencana, dan sasaran terorisme di anak benua. Padahal ia kekuatan nuklir dengan program rudal yang canggih, punya hubungan dagang dan militer yang kuat dengan Tiongkok, dan karena itu memiliki rudal PL-15 buatan Tiongkok yang sanggup menjatuhkan jet Rafale buatan Prancis milik India.
Yang menonjol, kata Hearst, reaksi pertama Mohammed bin Zayed atas munculnya Pakistan sebagai juru runding di Perang Teluk justru meminta uangnya kembali. UEA pernah memberi Pakistan 2 miliar dolar AS pada 2018, utang yang setiap tahun digulirkan kembali. Langkah yang ia sebut kekanak-kanakan itu malah memperkuat tekad Arab Saudi untuk merekatkan kemitraan baru; Riyadh memberi Pakistan dana untuk melunasi utang ke Abu Dhabi.
Qatar, menurut Hearst, tak terlalu mengejutkan sebagai juru runding utama. Israel dan lobinya di Washington sia-sia membujuk agar negara Teluk itu dikorbankan, tetapi kepentingan keluarga sang presiden AS sendiri menahannya. Dalam salah satu unggahan yang mengumumkan kesepakatan dengan Iran yang sudah di depan mata, kata Hearst, tiga warga Qatar disebut langsung oleh Trump.
Kini, menurut Hearst, muncul dua aliansi yang berbeda. Satu aliansi ditempa di tengah kobaran perang, mencakup Arab Saudi, Pakistan, Turki, Qatar, dan Oman. Kuwait condong ke Pakistan dan Mesir karena terlalu mengkhawatirkan rencana Israel di Gaza. Sebagian besar negara itu adalah anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Trump, tetapi keanggotaan itu tak banyak berarti setelah kemenangan Iran. Mereka semua menolak rencana Israel menduduki separuh Gaza, dua pertiga Tepi Barat, dan sebagian besar wilayah selatan Lebanon.
Tanda lain kemunculan aliansi ini, kata Hearst, adalah pernyataan para menteri luar negeri mereka yang mengecam pembukaan kedutaan Israel di wilayah memisahkan diri, Somaliland. Tanda tangan siapa yang mencolok karena absen? Tanda tangan Emirat.
Kemunculan aliansi militer dan diplomatik yang kuat dari negara-negara Muslim Sunni, kata Hearst, justru hal yang tidak diinginkan Israel dan UEA. Aliansi mereka sendiri masih kuat dan kian terbuka, dengan India dan AS di belakangnya. Namun negara-negara itu jauh dari Teluk. Bila perdamaian benar-benar pecah, Abu Dhabi akan mendapati dirinya berhadapan dengan moncong senjata (setidaknya secara kiasan) dari dua tetangganya yang terkuat, Iran dan Arab Saudi. Taktik Emirat untuk menyeret Arab Saudi ke dalam konflik militer dengan Iran, katanya, telah gagal. Riyadh kurang-lebih menjaga utuh hubungannya dengan Iran dan gencatan senjatanya dengan kelompok Houthi di Yaman, sekalipun sebagian rudal yang dicegat di atas ladang minyak Saudi berasal dari Yaman.
Meski aliansi negara-negara Sunni yang sedang tumbuh ini tak akan menyebut dirinya anti-Israel, kata Hearst, keberadaannya saja jelas tidak menguntungkan Israel. Trump mungkin akan memaksa Riyadh menandatangani Perjanjian Abraham sebagai harga gencatan senjata dengan Iran, tetapi yang akan ia peroleh hanyalah kebisuan yang memekakkan.
Sementara itu, kata Hearst, Iran memposisikan diri sebagai pemain utama lain di Teluk pasca perang. Ia kembali membangun efek penggentarnya atas semua produsen minyak dan gas di kawasan. Bersama Oman, Iran disebut tak akan pernah lagi menyerahkan kendali de facto-nya atas Selat Hormuz. Kendali itu, menurut Hearst, lebih berharga baginya ketimbang timbunan uranium yang diperkaya, yang baru ia produksi setelah Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dirundingkan bersama Barack Obama. Kartu Iran, katanya, tetap ada bahkan jika Israel atau Trump menyabotase kerangka kesepakatan gencatan senjata.
Memang, kata Hearst, pesawat tempur AS dan Israel telah melumpuhkan angkatan udara dan angkatan laut Iran, sebagaimana Israel melakukannya terhadap Suriah. Namun mereka tidak memusnahkan kekuatan udara dan laut Iran yang diusung oleh drone, rudal, perahu-perahu kecil, dan ranjau laut. Ketika Garda Revolusi menyatakan siap penuh untuk kembali berperang, kata Hearst, mereka sungguh-sungguh, dan semua pihak di kawasan kini menyadarinya. Perlawanan keras kepala Iran, menurutnya, mengirim pesan kuat ke dunia Arab.
Lebanon disebutnya sebagai contoh. Hizbullah sempat dianggap habis sebagai kekuatan tempur setelah kepemimpinannya tiga kali dilumpuhkan, lewat ledakan penyeranta yang dijebak dan serangkaian serangan. Namun, kata Hearst, dengan generasi baru pejuang yang telah belajar pelajaran dasar kontra-intelijen, dan dengan senjata baru berupa drone FPV, Hizbullah melawan invasi Israel seefektif sebelumnya.
Iran, lanjutnya, juga mengubah keseimbangan kekuatan global. Hearst menyebut menyakitkan menyaksikan Trump bersikap ciut di hadapan Presiden Xi Jinping yang tampak santai, sementara pemimpin Tiongkok itu merasa cukup percaya diri untuk melontarkan ancaman terang-terangan agar Taiwan tidak diutak-atik, tepat saat Trump berdiri di sampingnya. Ilmuwan politik Francis Fukuyama, dikutip Hearst, menyebut kini giliran AS yang dipandang sebagai negara bandit (rogue state), sementara Tiongkok menjadi suara stabilitas dan menjadi salah satu pusat, kalau bukan pusat, dari kesepakatan-kesepakatan internasional masa depan. Pesan yang dikirim Iran ke dunia Arab, kata Hearst, adalah ini: dengan tekad yang cukup dan ambang derita yang cukup tinggi, Timur Tengah bisa melawan dominasi kolonial AS dan Israel.
Lalu apa yang terjadi setelah kerangka kesepakatan ditandatangani? Hearst memperkirakan Israel akan kembali menggempur Lebanon, Beirut, dan Gaza dengan intensitas baru. Netanyahu, katanya, akan ingin menyembunyikan kekalahan telaknya di Iran selama mungkin. Ia bahkan mungkin mempertimbangkan menduduki seluruh Gaza demi menuntut demiliterisasi Hamas. Namun, kata Hearst, ia hanya sedang menggali kuburan politiknya sendiri, sebab tak ada peluang Israel keluar dari rangkaian perangnya dengan satu pun tujuannya tercapai. Trump, katanya, akan melakukan hal serupa lewat pengepungannya atas Kuba.
Jika kampanye yang ia sebut sebagai genosida Israel di Gaza telah kehilangan dukungan satu generasi penuh warga Yahudi Amerika, kata Hearst, perangnya di Iran menimbulkan dampak serupa atas generasi yang lebih tua dari pendukung Republikan pro-Trump. Di kalangan Kristen Republikan, gagasan bahwa Israel sedang menduduki AS disebutnya tumbuh dengan cepat. Baik Trump maupun Netanyahu, simpulnya, tak bisa menatap rakyatnya dan mengaku sebagai apa pun selain pihak yang sekali lagi dikalahkan oleh Republik Islam.
Dan andai ia menjadi penguasa Abu Dhabi, kata Hearst menutup, ia tidak akan bertanya soal pergantian rezim di Teheran. Ia akan bertanya pada dirinya sendiri: benarkah ia ingin menjadikan emiratnya sebuah pangkalan udara bagi Israel? Bagi seorang Arab Teluk, itu bukan citra yang baik.